Jembrana, 1 Agustus 2024 - Tingkatkan Literasi Hukum Nasional, Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Libatkan Kepala Pusat JDIH WRI Indonesia dalam memberikan Kuliah Umum kepada Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Acara ini ditujukan kepada taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Bali. Upaya ini menjadi bagian Kementerian Kelautan dan Perikanan dan meningkatkan pemanfaatan JDIH kepada seluruh insan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Pusat JDIH WRI Indonesia, Jonny P. Simamora, dalam paparannya menyampaikan pentingnya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing di bawah koridor hukum yang jelas. Jonny menekankan bahwa JDIH KKP menyediakan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, yang telah terjamin validitasnya melalui proses validasi berjenjang. Ia berharap, apa yang ada di JDIH ini dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika di bawah naungan KKP. Keberadaan JDIH KKP diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan tugas pembelajaran maupun penelitian.

Effin, Kepala Biro Hukum KKP, dalam sambutannya menginformasikan bahwa JDIH KKP meraih peringkat ke-5 dalam Penetapan Anggota JDIH WRI Indonesia Terbaik Tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen KKP untuk terus meningkatkan layanan JDIH sebagai sumber literasi hukum yang andal. Meskipun para taruna dan taruni tidak secara langsung mempelajari hukum, mereka diharapkan memahami regulasi yang berlaku dalam usaha perikanan. Saat ini, JDIH KKP juga telah terintegrasi dengan informasi batas-batas laut Indonesia, menambah nilai guna bagi para pengguna.

Kuliah umum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum di kalangan taruna dan taruni, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di bidang kelautan dan perikanan dengan pengetahuan hukum yang memadai.