 (1) (1).webp)
PERESMIAN TRANSFORMASI JDIH 5.0 DI KOTA BOGOR: LANGKAH PROGRESIF PENYEDIAAN AKSES DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
Bogor, 30 Juli 2024 - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) turut memberikan dukungan penuh dalam peresmian Transformasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Bogor 5.0. Acara yang berlangsung di Kantor Walikota Bogor ini dihadiri oleh Kepala Pusat JDIH WRI Indonesia, Jonny P. Simamora, yang didampingi oleh Diden Priya Utama, Pranata Komputer Ahli Muda dan Aji Bagus JFU Analis Hukum.
Dalam sambutannya, Jonny menyampaikan bahwa JDIH telah ada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi hukum yang luas dan terpercaya. Peluncuran JDIH 5.0 merupakan langkah progresif dari Kota Bogor untuk mendorong kemudahan akses dokumen hukum bagi masyarakat.
"JDIH ini harus benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. JDIH adalah sarana interaksi terdepan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyediaan dokumen dan informasi hukum," tegas Jonny.
Peluncuran JDIH ini sejalan dengan peribahasa yang cukup terkenal dan menjadi falsafah Kota Bogor, “Di Nu Kiwari Ngancik Nu Bihari Seja Ayeuna Sampeureun Jaga," yang berarti apa yang kita lakukan saat ini akan memengaruhi masa depan, dari sekarang hingga selamanya. "Sukses pengelolaan JDIH Kota Bogor kedepan juga sangat ditentukan oleh pengelolaan JDIH di hari ini", ujar Jonny.
Jonny juga memuji konsistensi Kota Bogor dalam menorehkan prestasi pengelolaan JDIH di tingkat nasional. Menurutnya, penghargaan JDIH hanya bonus, yang utama adalah implementasinya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga berpesan kepada para Lurah yang hadir untuk mendukung keberadaan JDIH di wilayah mereka. Lurah, sebagai ujung tombak pemerintah, memiliki peran besar dalam mendorong peningkatan kesadaran hukum melalui JDIH.
Peluncuran JDIH 5.0 diresmikan oleh Pj Walikota Bogor, Hery Antasari, serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah, unsur pimpinan OPD, camat, dan lurah di wilayah Kota Bogor. Transformasi ini menandai langkah penting dalam pengelolaan JDIH di Kota Bogor, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Jonny menyampaikan bahwa JDIH telah ada di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi hukum yang luas dan terpercaya. Peluncuran JDIH 5.0 merupakan langkah progresif dari Kota Bogor untuk mendorong kemudahan akses dokumen hukum bagi masyarakat.
"JDIH ini harus benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. JDIH adalah sarana interaksi terdepan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyediaan dokumen dan informasi hukum," tegas Jonny.
Peluncuran JDIH ini sejalan dengan peribahasa yang cukup terkenal dan menjadi falsafah Kota Bogor, “Di Nu Kiwari Ngancik Nu Bihari Seja Ayeuna Sampeureun Jaga," yang berarti apa yang kita lakukan saat ini akan memengaruhi masa depan, dari sekarang hingga selamanya. "Sukses pengelolaan JDIH Kota Bogor kedepan juga sangat ditentukan oleh pengelolaan JDIH di hari ini", ujar Jonny.
Jonny juga memuji konsistensi Kota Bogor dalam menorehkan prestasi pengelolaan JDIH di tingkat nasional. Menurutnya, penghargaan JDIH hanya bonus, yang utama adalah implementasinya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga berpesan kepada para Lurah yang hadir untuk mendukung keberadaan JDIH di wilayah mereka. Lurah, sebagai ujung tombak pemerintah, memiliki peran besar dalam mendorong peningkatan kesadaran hukum melalui JDIH.
Peluncuran JDIH 5.0 diresmikan oleh Pj Walikota Bogor, Hery Antasari, serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah, unsur pimpinan OPD, camat, dan lurah di wilayah Kota Bogor. Transformasi ini menandai langkah penting dalam pengelolaan JDIH di Kota Bogor, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan informasi hukum oleh masyarakat.
Literasi Lainnya
.jpeg)
