E-REPORT SARANA EVALUASI DAN MONITORING PENGELOLAAN JDIH PADA ANGGOTA

Banjarmasin, (20/3) - Bertempat di Best Westren Hotel diselenggarakannya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat JDIH WRI Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, dan para pengelola JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Faisol Ali, menyampaikan bahwa “JDIH disediakan dengan harapan mampu meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum, khususnya produk hukum daerah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kedepannya mampu menciptakan masyarakat sadar hukum”. Kepala Pusat JDIH WRI Indonesia, Nofli, menyampaikan bahwa dalam mengelola JDIH, diperlukannya jalinan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen. “Jika kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dapat terlaksana, tentunya dapat memberikan pelayanan yang prima berupa tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.” Evaluasi pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tak luput disampaikan oleh Nofli. Kinerja pengelolaan JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 agar dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam pengelolaan metadata agar dapat mengacu dan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan. Selain itu, Nofi menekankan agar para pengelola JDIH di wilayah Kalimantan Selatan agar dapat melaporkan pengelolaan JDIH melalui e-report sebagai wujud menjalankan amanah Perpres No. 33/2012 tentang JDIH WRI Indonesia. “Melalui e-report, kita dapat melihat pengelolaan yang dilaksanakan oleh para pengelola JDIH di instansinya masing-masing, serta dapat mengetahui kendala-kendala dan hambatan dalam mengelola JDIH”, sambungnya. Di akhir paparannya Nofli mengajak perwakilan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk membentuk JDIH dan mengintegrasikan dengan Portal JDIH WRI Indonesia.GO.ID sebagai bentuk amanat Perpres No. 33 Tahun 2012.