Penandatanganan Janji Kinerja di Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Menindaklanjuti Rakor BPHN dan Apel Janji Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka pada tanggal 10 Januari 2020 dilaksanakan proses penandatanganan Janji Kinerja antara Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dengan pejabat struktural di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Pusdok). Janji Kinerja merupakan komitmen bersama atas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2020 ini. Hadir dalam penandatangan Janji Kinerja ini seluruh pejabat struktural, JFT dan JFU di lingkungan Pusdok. Dalam arahannya Kapusdok mengapresiasi capaian yang sudah dilakukan di Tahun 2019. Harapannya melalui Janji Kinerja ini capaian Pusdok di Tahun 2020 semakin baik. "Kekurangan-kekurangan yang ada di tahun 2019 diharapkan sudah tidak ada lagi di tahun ini", tutur Yasmon. Dalam kesempatan tersebut Kapusdok juga menyampaikan 3 arah kebijakan besar Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional di Tahun 2020. Pertama, percepatan anggota JDIH WRI Indonesia yang saat ini belum tersentuh. Kedua, penguatan Database Dokumen Hukum dan Sistem JDIH WRI Indonesia. Ketiga, peningkatan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di internal BPHN. Kapusdok meminta selain kegiatan-kegiatan yang ada di DIPA Anggaran, juga mulai fokus terhadap kegiatan di luar DIPA diantaranya: 1. Terintegrasinya Portal JDIH WRI Indonesia dengan Indonesian One Search; 2. Pembentukan Duta JDIH WRI Indonesia; 3. Peningkatan Kerjasama JDIH WRI Indonesia dengan Pihak Perguruan Tinggi; 3. Sertifikasi JFT Perpustakaan; 4. Pembenahan Koleksi pada Lantai 1 dan Lantai 5. "Harapannya melalui kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2020 seluruh pegawai di lingkungan Pusdok bisa saling berkolaborasi. Setiap pegawai dituntut untuk mencari peluang dan berpikir kreatif. Tahun ini haruslah jadi tahunnya inovasi bagi Pusdok", pungkas Yasmon.