Workshop Kerja Sama Pengembangan JDIH BPK dengan JDIH Pemerintah Daerah

Manado, 5 November 2019, dalam rangka peningkatan penerapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH WRI Indonesia, diadakanlah Kegiatan Workshop Kerja Sama Pengembangan JDIH BPK dengan JDIH Pemerintah Daerah yang bertempat di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Kegiatan ini dipelopori oleh BPK RI dengan mengundang seluruh Anggota JDIH WRI Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nurendro Adi Kusumo menyampaikan bawah BPK sebagai pemeriksa keuangan negara tentunya harus berpedoman pada ketentuan dalam melakukan audit. “Peran JDIH sebagai sumber informasi hukum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, penguatan JDIH haruslah didukung dengan adanya kerja sama antar Anggota JDIH WRI Indonesia dalam membangun JDIH WRI Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara”. Pada kesempatan yang sama Yasmon Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN menyampaikan peran penting JDIH WRI Indonesia saat ini yang mengedepankan peran teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. “Dengan organisasi JDIH WRI Indonesia yang sangat besar maka teknologi informasi menjadi kunci agar JDIH WRI Indonesia terus eksis. Untuk itu seluruh anggota JDIH WRI Indonesia diharapkan terus berinovasi agar JDIH WRI Indonesia mampu dirasakan dampaknya oleh masyarakat”, pesan Yasmon. Dalam kesempatan tersebut Reinal Saputra Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan, menyampaikan mengenai regulasi terbaru yakni Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Dengan memahami Permenkumham ini diharapkan seluruh Anggota JDIH WRI Indonesia mengetahui bagaimana pengelolaan dokumen hukum dalam membangun JDIH di instansinya masing-masing. “Jika seluruh pengelola JDIH memiliki pemahaman yang sama mampu mengelola dokumen hukum dengan baik, pada akhirnya JDIH WRI Indonesia akan semakin maju. JDIH WRI Indonesia akan dikenal luas sebagai sumber utama dalam memperoleh dokumen hukum di Indonesia”, ujar Reinal. Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara Grubert T. Ughude menyampaikan komitmennya terkait dengan pembinaan anggota JDIH WRI Indonesia di wilayahnya. “Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara akan mendorong keaktifan Kabupaten /Kota yang belum aktif dalam mengelola dokumen hukum JDIH. Yang belum memiliki website jdih, yang sudah memiliki website JDIH WRI Indonesia namun belum terintegrasi akan menjadi perhatian kami”, ujar Grubert.