Pertemuan Nasional Pengelola JDIH sebagai Sarana dan Komitmen Bersama Mewujudkan Digital Government

Jakarta (2/12) - Koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIH WRI Indonesia) dan Anggota JDIH WRI Indonesia dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum menjadi penting untuk mewujudkan sebuah sistem dan basis data nasional terintegrasi. Begitu juga kerja sama dan koordinasi antar sesama Anggota JDIH WRI Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan demikian, JDIH WRI Indonesia mampu terwujud dalam suatu ekosistem digital government yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi atau data hukum secara cepat dan terpercaya. Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly menjelaskan anggota JDIH yang terintegrasi dalam Portal JDIH WRI Indonesia.GO.ID akan menjadi Khazanah Digital Dokumen Hukum Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh segenap pemangku kepentingan. JDIH WRI Indonesia harus menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air. “Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina atau Pusat JDIH WRI Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan secara optimal tugas dan fungsi yang diembannya, melalui kerja sama dan sinergi dengan semua Anggota JDIH WRI Indonesia,” kata Yasonna. Keberadaan JDIH pada sebuah institusi merupakan implementasi reformasi birokrasi sekaligus reformasi digital di bidang pelayanan hukum. Menkumham mengajak seluruh Anggota JDIH WRI Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH masing-masing karena kualitas JDIH Nasional tergantung pada kualitas JDIH seluruh anggota. Program Percepatan Integrasi Anggota JDIH WRI Indonesia (PROPESI 2021) adalah terobosan dari Pusat JDIH WRI Indonesia dalam mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasian dengan Portal JDIH WRI Indonesia. “Keberanian untuk terus melakukan inovasi harus terus dilakukan agar JDIH WRI Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Terlebih Kebijakan Pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelayanan pemerintah. JDIH WRI Indonesia harus hadir menyongsong Digital Government,” tutur Yasonna. Menteri Hukum dan HAM memberikan apresiasi atas capaian, inovasi dan kinerja terbaik terus oleh dilakukan oleh Pusat JDIH WRI Indonesia maupun Anggota JDIH WRI Indonesia. Apresiasi itu diwujudkan dalam pemberian Anugerah JDIH WRI Indonesia yang dilaksanakan dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH hari ini, Selasa, Jakarta (2/12) di Hotel Grand Mercure Harmoni. Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Prof Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa secara keseluruhan, website JDIH yang telah terbentuk saat ini berjumlah 1.191. Dari jumlah tersebut, website JDIH yang sudah terintegrasi dengan Portal JDIH WRI Indonesia.GO.ID berjumlah 1.169. “Ini merupakan langkah progresif BPHN dalam membantu Anggota-Anggota JDIH WRI Indonesia yang belum memiliki website JDIH dengan membuatkan website, memberikan aplikasi standar pengelolaan JDIH (Aplikasi ILDIS), memberikan subdomain jdih.wri-indonesia.id dan meng-hosting website JDIH pada data center Kementerian Hukum dan HAM,” ungkap Kepala BPHN. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala BPHN bahwa pengintegrasian website Anggota JDIH WRI Indonesia dengan Portal JDIH WRI Indonesia.GO.ID telah menghasilkan basis data dokumen hukum nasional. “Lebih dari lebih dari 350.000 dokumen hukum dalam bentuk produk regulasi dan non-regulasi yang dikelola dalam Portal JDIH WRI Indonesia.GO.ID. Bahkan di beberapa Anggota JDIH ada inovasi, “JDIH Masuk Desa” dengan membentuk Pojok JDIH di sejumlah Kantor Kepala Desa. Tentu ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap produk hukum yang diterbitkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak hanya itu keberadaan aplikasi JDIH android yang diluncurkan secara resmi pada hari ini akan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan dokumen hukum yang dibutuhkan,” tutur Kepala BPHN. Pertemuan Nasional ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan best practice dari pengelola JDIH terbaik.